Beberapa hari yang lalu, lagi dan lagi aku mendengar kabar dari Garuda bahwa bangsanya sudah salah kaprah menjalani roda kehidupan. Sang Garuda bercerita tentang penderitaan dan kesengsaraan penduduknya karena salah memilih perwakilan. Memang, sudah terbilang 75 tahun negaranya merdeka, namun sekarang tentu saja negaranya sudah tutup usia dan merasakan penjajahan oleh kepentingan oligarki dan pejabat yang ingin dihormat. Bukan hal yang mengejutkan bagiku ketika mendengar itu semua dari Sang Garuda. Bagiku, semua itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa umur umat beliau adalah berkisar 60-70an tahun. Begitu juga umur sebuah bangsa dengan mayoritas aatu hampir semuanya umat Rasulullah. Tapi apa benar negara Garuda itu sudah tidak merdeka lagi karena ulah perwakilan-perwakilan rakyatnya?

Satu hal, keributan dan dikencangkan dengan sebuah ‘Mosi Tidak Percaya’ oleh rakyat-rakyat yang ada di negara tersebut adalah karena terlalu bebalnya para wakil yang sok mengetahui urusan rakyat dan sok mengetahui mana yang baik bagi rakyat. Bagiku sederhana, terlepas itu benar atau tidak, jika rakyat mereka sudah banyak yang menolak, berarti itu tidak baik, walaupun mungkin saja itu benar. Jika para wakil mengejar kebenaran tanpa mempertimbangkan kebaikan, dan keindahan, tentu saja namanya ketidakseimbangan bernegara. Terleih, negara Garuda itu cahayanya justru terpancar ke seluruh jagat raya sebab keindahan dan keanekaragaman yang ada. bayangkan saja jika ribuan suku di negara tersebut mengejar kebenaran menurut versinya masing-masing, tentu saja akan terjadi peperangan besar yang akan merepotkan malaikat-malaikat, apalagi pejabat. Hanya saja, rakyat dengan beragam warna itu sudah terlatih untuk menciptakan kebaikan dan keindahan. Dan tugas rakyat terberat dari semua itu  adalah mengajarkannya kepada wakil-wakil terhormatnya.

Sang Garuda juga menambahkan, kisruhnya negara Garuda disebabkan hanya karena wakil-wakil terhormat itu mengesahkan Undang-Undang Cipta kerja, begitu mereka memberikan nama. Ketika aku tanya apa saja isi Undang-Undang itu, Sang Garuda hanya menggelengkan kepala. Loh, bagaimana bisa penguasa tak kasat mata dari sebuah negara, yang namanya selalu dijadikan simbol kekuatan ideologi malah tidak mengetahui isi-isi Undang-Undang tersebut. Ternyata, eh, ternyata, masih belum ada yang mengetahui isi final dari Undang-Undang tersebt. Loh, belum ada yang mengetahui kok sudah disahkan? Ternyata, eh, ternyata wakil-wakilnya sibuk menyembunyikan hasrat di dalam kepentingan rakyat.

Kini Sang Garuda hanya bisa berpasrah melihat keadaan negaranya. 75 tahun sudah negaranya merdeka dari kolonialisasi bangsa asing, dan kini mereka semua merasakan kolonialisasi oleh bagian dari dirinya sendiri.

Kenapa wakil mereka tidak mengalah saja dan membatalkan Undang-Undang itu, ya?

Sang Garuda punya jawabannya sendiri, ia mengaku bahwa wakil-wakil yang sekarang menjabat bukanlah dari suara rakyat, melainkan dari hasil kampanye yang menggunakan modal, terlebih setiap individu disana tidak merepresentasikan rakyat, melainkan ego-politik dalam partai masing-masing. Tidak ada wakil petani, tidak ada wakil pedagang, tidak ada wakil cendikia, tidak ada wakil pengusaha, tidak ada wakil guru, tidak ada wakil pemuka agama, tidak ada wakil orang susah, tidak ada wakil orang kaya, semua yang bekerja mengatasnamakan ‘wakil’ hanya bekerja untuk mewakili partai dan mengakomodasi kepentingan kolektif dalam partainya. Negara Sang Garuda sekarang sedang dijajah oleh lebih dari 30 organisasi politik. Semuanya mungkin gagal untuk mewakili rakyat. Dan semua yang aku jelaskan, bukan dari aku, melainkan dari Sang Garuda. Jika ingin menggugat, gugat saja simbol negaramu sendiri. Karena simbol itu saat ini hanya sekedar simbol, nyawanya pun terbang ke angkasa, Sang Garuda kini bebas dari jeratan kekuasaan.

Terlepas dari itu semua, tentu kita harus mendo’akan saudara-saudara kita yang ada disana. Dan semoga, kejadian serupa tidak terjadi di negara kita, Indonesia.

Lima tahun terakhir menjadi tahun-tahun yang berat bagi Pancasila karena ideologi Indonesia ini sering muncul untuk didiskusikan dalam forum-forum kecil dan forum berkelas nasional sekalipun. Setidaknya ada dua sudut pandang yang bisa menggambarkan fenomena ini; satu, Pancasila menjadi ideologi yang kuat namun para elit gagap dalam memahami Pancasila sehingga saat mendiskusikannya, ia tidak membawa amunisi yang banyak atas Pancasila; dua, kita sebagai rakyat meyakini Pancasila sebagai ideologi namun memerlukan diskusi untuk membuktikan bahwa falsafah itu benar.

Munculnya wacana bahwasannya Pancasila adalah ideologi final bahkan sudah dideklarasikan sejak tahun 1940-an, namun anehnya di tahun 2020 ini sebuah diskursus panjang terhadap Pancasila membuat wacana ‘Pancasila adalah ideologi final’ ini keluar kembali. Sebenarnya apa yang terjadi dari fenomena-fenomena ini.

Saya setidaknya melihat bahwasannya konteks Pancasila saat ini dan dulu sudah berbeda. Pada tanggal 1 Juni 1945, pada saat Presiden Soekarno memberikan pidato dengan judul ‘Lahirnya Pancasila’, konteks Pancasila hadir atas dasar sebagai jawaban dari hiruk-pikuk yang terjadi. Sehingga masyarakat secara sadar meyakini bahwasannya untuk hidup dalam ketidakseimbangan ini perlu adanya arah yang menyeimbangkan, dan penyeimbang itulah bernama Pancasila. Tentu saja dalam konteks ini, Pancasila menjadi sesuatu yang final karena menjawab tantangan zamannya. Terlebih, aplikasi terhadap Pancasila pada zaman dahulu sangat kental sehingga pengetahuan teoritis mengenai Pancasila tidaklah disebut ‘Pancasilais’.

Dalam konteks sekarang, Pancasila masih dan akan tetap menjadi sebuah penyeimbang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja, wacana Pancasila sebagai ideologi final dikeluarkan bukan karena sebagai jawaban atas puasnya rakyat terhadap Pancasila, melainkan wacana tersebut dimunculkan kembali oleh para pengambil kebijakan dan para politisi untuk memenangkan kepentingan yang mereka bawa. Sehingga Pancasila hanya dipahami atas dasar pengetahuan, dan bukan pengaplikasiannya. Hal ini bisa sangat membahayakan karena jika Pancasila hanya dianggap sebagai doktrin, maka ruang diskusi terhadap Pancasila juga akan dibatasi. Atas dasar politik, Pancasila digunakan tameng sebagai katrol kepentingan. Namun, atas nama kestabilan negara, diskusi Pancasila menjadi ruang yang menegangkan dan diawasi oleh pihak-pihak tertentu.

Mengganti Pancasila sebagai Ideologi adalah suatu hal yang ‘haram’. Namun mendiskusikan Pancasila sebagai ideologi adalah cara meluaskan perspektif sehingga Pancasila menjadi sebuah ideologi yang bisa diakses oleh siapa saja. Pancasila adalah ideologi final bangsa Indonesia. Namun pengkajian mengenai Pancasila harus tetap berjalan sampai kapanpun agar masyarakat juga mengetahui bahwa Pancasila bukan hanya mengenai kehidupan masa lalu, namun juga saat ini dan ke depan.

Pancasila adalah Ideologi Terbuka

Sudah menjadi barang lama bahwasannya Pancasila merupakan ideologi terbuka, namun sebenarnya apa makna dibalik itu semua?

Menurut Franz Magnis Suseno, ideologi dikategorikan menjadi tiga; ideologi tertutup, ideologi terbuka, dan ideologi tersirat. Maksud dari ideologi tertutup adalah bahwasannya ideologi tersebut melegitimasi penuh monopoli elit penguasa di atas masyarakat, isinya tidak boleh dipertanyakan lagi, bersifat dogmatis dan apriori, dalam arti ideologi tersebut tidak bisa dikembangkan berdasarkan pengalaman. Salah satu ciri khas ideologi tertutup adalah klaim atas kebenaran dan tiak boleh diragukan.

Sedangkan ideologi terbuka mempunyai makna bahwasannya ideologi ini menyuguhkan orientasi dasar sehingga dalam aplikasi kesehariannya akan selalu berkembang disesuaikan dengan norma, prinsip moral dan cita-cita masyarakat. Praktek kehidupan dalam ideologi ini tidak bisa dimaknai secara apriori melainkan harus sesuai keputusan yang demokratis sebagai bentuk cita-cita bersama.

Dan, ideologi tersirat adalah sebuah ideologi yang hadir dalam amsyarakat-masyarakat tradisional yang mengatur tentang bagaimana mereka harus hidup sehari-hari. Ideologi ini hanyalah implisit saja, karena tidak diturunkan dan diajarkan namun cita-cita dan keyakinan yang ada sangat berdimensi ideologis.

Dari beberapa penjelasan mengenai ideologi, kita seharusnya sudah paham bahwasannya letak Pancasila adalah sebagai ideologi yang terbuka. Sehingga wacana-wacana dapat didiskusikan dan menjadi sarana untuk memperkaya wawasan ideologis kita sebagai bangsa Indonesia.

 

Hebatnya Pancasila di Tengah Arus Filsafat Ideologi Besar

Penulis memahami mengapa Pancasila memang menjadi ideologi yang final, hal ini didasari karena Pancasila berbeda dengn ideologi-ideologi dunia yang berakar dari tiga filsafat.

Pertama, Filsafat Idealisme (philosophy of Idealism), filsafat ini mengedepankan faham rasionalitas dan individualitas sehingga dalam berpolitik filsafat ini melahirkan ideologi Liberalisme dan Kapitalisme. Ideologi ini beranggapan bahwa manusia adalah pusat dari segalanya. Atas dasar itulah dalam praktek beragama pun ideologi ini mengatur bahwa hubungan agama dan negara adalah terpisah.

Jika berkaca dari ideologi tersebut, apakah Pancasila salah satunya? Tentu tidak, Pancasila bahkan mengakomodasi antara nilai keagamaan dalam bernegara.

Kedua, Filsafat Materialisme (philosophy of materialism), filsafat ini mengedepankan faham emosionalitas berupa perjuangan kelas dengan kekerasan dan kolektivitas. Dalam kehidupan berpolitik, filsafat ini melahirkan ideologi Sosialisme dan Komunisme. Dalam kehidupan beragama, filsafat ini bahkan lebih ekstrim dari filsafat pertama. Dalam praktik, agama bahkan dianggap menjadi candu yang bisa menghmabat laju negara.

Jika berkaca dari sini, saya pikir sangat tidak cocok dengan Pancasila. Pancasila justru menjadi sebuah jawaban atas kehidupan berbangsa dan beragama dengan sangat harmonis dan dialektis.

Ketiga, filsafat teologisme (philosophy of teologism), filsafat ini meyakini bahwasannya ajaran Tuhan menjadi sentral dari kehidupan bernegara. Sehingga faham ini sangat membuka peluang sebagai sarana pengkultusan seseorang untuk mengambil peranan dalam beragama.

Jika berkaca dari filsafat itu, saya kira Pancasila sangat tidak seperti itu. Pancasila bahkan mampu menjembatani iman dan akal untuk berjalan seimbang. Sehingga tentu saja dalam praktik kehidupan di Indonesia, jika ada seseorang yang mengaku menjadi Nabi atau malaikat pasti akan segera diamankan oleh petugas karena Pancasila juga mengatur dalam keseharian kita untuk menjauhi kemusrikan dan tidak ada pengkultusan individu.

Dari semua penjelasan di atas, sangat aneh rasanya jika masih banyak yang membatasi ruang gerak Pancasila sehingga membatasi diskusi-diskusi Pancasila. Padahal bukan Pancasilanya yang salah melainkan wawasan kita terhadap Pancasila yang minim. Jika sudah seperti itu, para elit akhirnya memilih untuk tidak berdialog atau memilih untuk tidak mengikuti diskusi karena khawatir mereka akan gagap dalam menjelaskan Pancasila. Padahal, Pancasila juga merupakan sebuah wadah kritik terhadap Pemerintah atas ketidakseimbangan bernegara.

Pagi ini saya mendapati adanya sebuah berita yang dengan sekali membaca judulnya saja ‘menarik’ jika disambungkan dengan politik saat ini. Setelah saya membaca berita tersebut, isinya pun penuh dengan ketidakjelasan dan terkesan ‘tidak penting’ untuk dibahas dan disangkutpautkan dengan ajang dan dinamika pilpres mendatang. 

Judul berita dari salah satu portal tersebut adalah, “Pengendara Motor Tewas Tertimpa Baliho Jokowi-Ma’ruf”. Sebelum saya mengudar berita tersebut, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, kira-kira apa tujuan portal tersebut membuat berita seperti itu?

Sebelum benar-benar menjawab pertanyaan saya, mari kita telaah isi berita tersebut. 

Rupanya isi berita tersebut membahas tentang seorang juru parkir salah satu Bank swasta yang tertimpa baliho seluas 3x4 meter akibat baliho tersebut terkena angin. Tempat kejadian berada di salah satu daerah di Ciamis, Jawa Barat. 

Jika portal tersebut membuat berita dengan tujuan memberi informasi/peristiwa kecelakaan, maka itu sah-sah saja. Namun yang susah dikendalikan adalah interpretasi pembaca, karena sudah jelas pembaca akan mengaitkan dengan hal-hal yang berbau politik. Apalagi berita tersebut membawa nama pasangan capres dan cawapres, pasti nyinyiran yang terjadi akan merugikan salah satu paslon. Toh, paslon tersebut juga tidak ngapa-ngapain, eh kena nyinyiran.

Dan, dalam isi berita tersebut juga sudah dijelaskan bahwa  berita tersebut pure atau murni karena peristiwa ketidaksengajaan, bisa dikatakan murni kecelakaan. Siapa yang salah? Jokowi? Ya nggak lah. 

Semoga berita tersebut tidak bermaksud untuk menggiring opini publik untuk mengaktifkan prasangka buruk kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf. 

Jikapun sudah ada nyinyiran, semoga cukup berhenti sampai disini. Dan sudah jelas pasti ada nyinyiran, mau tau? Ini saya tunjukkan.

Nah loh, kan jadi nambah dosa. Kita boleh berbeda pilihan dalam berpolitik, tapi ya masa sampai seperti itusih. Kan gak etis. Beda kan wajar. Sudahlah, yuk kembali ke Indonesia.

(Sumber gambar : Liputan 6)

Siang kemarin, saya sempat chit chat dengan cemeweifodkhfnovg,  kami membahas tentang video terbaru Dedy Corbuzier yang diunggah di channel pribadi miliknya. Entah kenapa, tiba-tiba kami membahas sebuah lagu yang notabene untuk anak-anak. Orang jawa tentu saja sangat familiar dengan lagu ini. Gundul-gundul pacul.

Plemik perpolitikan apapun yang sedang terjadi saat ini, menurut saya pribadi adalah hal remeh temeh. Jokowi VS Prabowo. Pertemanan yang kokoh bisa sedikit retak gara-gara itu. Berbeda pilihan politik seakan menjadi perbedaan mahdzab yang sangat keras. Rupanya, pengkafiran bukan hanya terjadi pada ruang lingkup agama. Politik pun sekarang mengarah ke sesuatu yang bodoh. Jika Rudi memilih Jokowi, maka Rudi akan dicap ‘kafir’ oleh Fuad yang memilih Prabowo. Begitu juga sebaliknya. Tentu saja, kafir disini bukan kafir secara harfiah. Atau saya mungkin bisa meminjam bahasa Tretan Muslim, siapapun yang tidak sepihak dengannya, berarti ‘Bukan Golongan Kami’.

Politik yang seharusnya menjadi jalan untuk berbuat baik, kini samar nampak menyesatkan. Perang, setiap hari terjadi di merdia-media sosial. Pesta demokrasi yang seharusnya membebaskan dan rahasia, kini menjadi sebuah wacana golongan untuk unjuk kekuatan dan kebenaran. Saya tidak mempermasalahkan itu semua, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada baik Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo. Ingatlah Gundul-Gundul Pacul.

Memang, apa hubungannya politik dengan lagu para bocah ini?

Gundul-gundul pacul, gembelengan

Nyunggi-nyunggi wakul, gembelengan

Wakul nggelimpang, segane dadi sak latar

Ingatlah wahai para pejabat dan tokoh politik elit, kalian menjabat bukan karena kuasa partai atau kekuatan intelektual serta retorika kalian. Kalian bisa menjabat karena kekuatan dan wewenang rakyat. Maka jangan pernah sekali-kali mengkhianati juragan kalian, atau bahkan menyengsarakan juragan kalian. Hanya orang bodoh dan tak tau diri yang berani membangkang kepada majikannya. Maka, lihatlah penjabaran Gundul-Gundul Pacul ini agar kalian paham!

Gundul, adalah botak atau tidak mempunyai rambut. Sedangkan rambut adalah simbol dari mahkota. Tokoh dalam lagu tersebut tidak mempunyai mahkota (rambut), sehingga letak kemuliaannya bukan pada rambut melainkan pada Wakul yang ia ‘Sunggi’. Wakul adalah sebuah perlambangan rakyat. Sebenarnya ada beberapa istilah ‘membawa’ dalam bahasa Jawa. Berikut istilah-istilahnya:

-          Nggowo = Membawa (menggunakan tangan)

-          Nyengkeweng = Membawa sesuatu tapi dengan menggunakan beberapa jarinya saja

-          Nggendong = Membawa sesuatu dengan cara digendong

-          Mbopong = Menuntun sesuatu karena yang dituntun (mungkin) lemah

-          Manggul = Menggendong sesuatu / seseorang di pundak

-          Nyunggi = Membawa sesuatu di atas kepala

Dalam lagu Gundul-Gundul Pacul, si pelaku yang tidk punya rambut itu Nyunggi Wakul, kenapa tidak dipanggul atau sekedar dibawa saja? sesuai yang saya jelaskan di atas, Wakul adalah perlambangan rakyat. Rakyat harus dijunjung diatas kepentingan sang pembawanya, dalam hal ini Si Gundul.

Terlebih, biasanya apa yang disimpan di dalam Wakul? Nasi. Itulah simbol rakyat dan kepentingan-kepentingan rakyat. Ia harus disunggi di atas kepentingan pribadi masig-masing pelaku politik. Dan, ingat, ketika Nyunggi wakul harus dengan ikhlas dan bertanggungjawab, karena jika sampai tidak ikhlas, maka Si Botak akan berjalan Gembelengan.

Gembelengan berarti sempohyongan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo, jangan bangga dengan program-program yang telah kalian buat, jika program-program itu adalah proyek bagi anda, bukan untuk kebutuhan rakyat pada umumnya.

Mari kita lihat, siapa yang Menyunggi Wakul itu dengan Gembelengan. Siapaun yang melakukan hal itu pasti kentara. Wakul Ngelimpang, Segane Dadi Sak Latar. Jika sudah sempohyongan, Wakul akan terjatuh ke tanah, hingga nasi yang di dalamnya tercecer di atas tanah.

Mari kita lihat, apakah rakyat sudah terjatuh dan tercecer, tercerai-berai oleh kepentingan-kepentingan para elit politik masa kini? Di masa sekarang, mana yang lebih penting; memenangkan dirinya atau memenangkan kepentingan rakyat? Jika untuk rakyat, kenapa kami kalian buat terbelah. Oh, maaf, saya Disclaimer dulu. Mungkin Pak Jokowi dan Pak Prabowo berjuang agar rakyat memilih mereka karena mereka merasa mampu untuk dapat mewujudkan cita-cita rakyat. Bagus, mulia.

Tapi, kalau saya pribadi, saya tidak cukup berani untuk merasa seperti itu. Kembali kepada Falsafah Jawa, ‘Iso Ngrumungso, Ojo Rumongso Iso’.

Junjungan Cebong, dan junjungan kampret, ingat Gundul-Gundul Pacul. Siapapun yang membangkang pada majikan (rakyat) akan jatuh tersungkur tanah. Sekian dan terima gaji.

Thanks to Dinna Riani, who brings me into this topic

Candra,